Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Kami Belum Bahas RUU Ketahanan Keluarga

Rancangan Undang undang (RUU) Ketahanan Keluarga menuai polemik. Banyak pihak merasa RUU tersebut terlalu mengurus masalah privasi keluarga. Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya justru belum membahas RUU tersebut.

Ace hanya mengetahui bahwa RUU Ketahanan Keluarga itu diusulkan secara perorangan dalam Badan Legislasi (Baleg). Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menilai kewajiban suami dan istri yang tercantum dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga seharusnya tak perlu diatur. Pasalnya, kata dia, hal tersebut merupakan ranah kehidupan masing masing orang dan memiliki nilai, etika dan keyakinan yang berbeda beda.

"Seharusnya hal hal yang tak perlu diatur oleh UU, sebaiknya tak perlu dibahas dalam UU. Urusan suami dan istri itu merupakan ranah kehidupan masing masing. Masing masing memiliki nilai, etika dan keyakinan masing masing," tandasnya. Tertera dalam Pasal 25 ayat (2), suami disebut bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, suami wajib melindungi keluarganya dari ancaman kejahatan, diskriminasi hingga penyimpangan seksual. Suami juga harus melindungi dirinya sendiri dan keluarga dari pornografi hingga penyalahgunaan narkoba serta alkohol.

(2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: A. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga; B. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;

C. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta D. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. Sementara terkait kewajiban istri diatur dalam Pasal 25 ayat (3).

Kewajiban pertama istri adalah untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya. Istri juga wajib menjaga keutuhan keluarga dan memperlakukan suami dan anaknya secara baik. (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: A. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya;

B. menjaga keutuhan keluarga; serta C. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *