Kementerian ATR/BPN Targetkan 126 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar Tahun 2025

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025 mendatang. Pendaftaran 126 juta bidang tanah ini dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah.

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil menjelaskan, 126 juta bidang tanah yang dimaksud di atas terbagi dalam berbagai ukuran. Ada yang 200 meter, ada juga yang seluas 2 ribu hektar. Pada tahun 2015, 46 juta bidang tanah telah resmi terdaftar di BPN di seluruh Indonesia dalam bentuk PTSL. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah terus mempercepat pendaftaran tanah menggunakan program PTSL ini.

Namun demikian, Sofyan menjelaskan tidak semua bidang tanah bisa dikemas dalam produk PTSL. Untuk tanah tanah yang belum menjadi produk PTSL, masih dilakukan pendekatan, pemetaan, dan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap. Sofyan mengungkapkan, selama lima tahun terakhir, pihaknya berhasil menambahkan 27 juta bidang tanah menjadi produk PTSL.

Jumlah itu, jika ditambah capaian di tahun 2015, yakni 46 juta bidang tanah, berarti sudah ada 73 juta bidang tanah terdaftar dalam bentuk PTSL. "Semua tanah terus kita daftarkan, dan itu bertambah sekitar 27 juta dalam lima tahun. Jadi kalau itu 46 juta, (capaian di tahun 2015) tambah sekitar 27 juta, berarti sudah 73 juta (bidang tanah) yang kita daftarkan," ungkap Sofyan. Semua tanah yang telah terdaftar tersebut belum tentu bersertifikat.

Namun, dengan capaian 73 juta bidang tanah menjadi produk PTSL, dikurang 126 juta bidang tanah yang menjadi target pemerintah, berarti Kementerian ATR/BPN hanya perlu mendaftarkan sekira 53 juta bidang tanah lagi untuk merampungkan tugasnya. Sofyan mengatakan, pihaknya menargetkan di tahun 2025 semua tanah di seluruh Indonesia telah terdaftar di BPN. "Jadi sisanya kalau dulu Pak jokowi bilang 80 juta, sekarang 126 juta kurang 73 juta tinggal sekitar 53 juta, nah itu yang harus dikejar. Target kita di 2025, (tanah di) semua kota sudah didaftarkan," tandas Sofyan Djalil.

Menurutnya hal tersebut mungkin saja dilakukan sekalipun tidak semua masyarakat membutuhkan sertifikat tanah. Misalnya warga di pedalaman. "Target ini reasonable walaupun memang ini banyak daerah masyarakat yang jauh jauh di sana, rasanya mereka tidak terlalu butuh. Apalagi di pedalaman misalnya sehingga ada daerah yang kita bikinkan sertifikat, sertifikatnya suruh simpan ke BPN, kita repot haha, karena mereka belum merasa butuh," katanya sembari tertawa. "Nanti pendaftarannya juga tapi tidak harus dikeluarkan sertifikat," imbuh Sofyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *